Sobat Oleco, saya tertarik membahas tentang MoU (Memorandum of Understanding). Mudah-mudahan setelah Sobat baca artikel ini, kita bisa punya pemahaman yang sama tentang MoU.
Kesannya remeh banget ya artikel ini ngebahas tentang MoU yang udah sering banget kita denger di masyarakat. Tapi kayaknya banyak pemahaman yang kurang tepat tentang MoU ini. Banyak orang menyamakan istilah MoU sama perjanjian Kerjasama. Padahal secara hukum, ini dua hal yang beda banget.
Istilah MoU ternyata nggak dikenal dalam hukum asli Indonesia lho Sobat. Istilah MoU ini datang dari negara lain yang sistem hukumnya beda sama Indonesia. Nah, karena Indonesia harus berhubungan secara global, jadi mau nggak mau orang Indonesia juga mulai menggunakan istilah ini.
Hal yang mesti dilurusin, MoU itu nggak bisa diartiin sebagai perjanjian. MoU Cuma kesepahaman tertulis yang sama sekali belum mengikat para pihak. Pihak yang udah menandatangani MoU juga nggak dilarang berhubungan hukum sama pihak lainnya karena dalam MoU biasanya belum ada hak dan kewajiban. Nah, kalo pengertiannya begitu, Sobat pasti lebih paham ya, ternyata MoU itu nggak bisa disamain dengan Perjanjian Kerjasama. Kalimat penegasan lainnya, MoU belum melahirkan suatu hubungan hukum karena baru merupakan kesepahaman aja yang dituangkan secara tertulis.
Praktek di masyarakat Indonesia, apalagi di kantor-kantor pemerintah rata-rata sebelum dibuat Perjanjian Kerjasama, para pihak biasanya bikin MoU dulu baru tanda tangan Perjanjian Kerjasama. Mungkin Sobat jadi nanya ya, apakah sebelum tanda tangan Perjanjian Kerjasama, wajib dibuat MoU dulu? Tentu nggak dong ya. Jadi Sobat boleh bikin Perjanjian Kerjasama walaupun belum ada MoUnya. Contohnya: di masyarakat Indonesia, kalo ada jual beli rumah, jual beli mobil atau transaksi lainnya, baik transaksinya di hadapan Notaris atau perjanjian di bawah tangan (bukan di depan Notaris), Sobat lihat dan tau sendiri kan? Dalam transaksi itu nggak perlu MoU dulu. Jadi dengan contoh ini, bisa ngasih gambaran, praktek MoU ini memang bukan praktek hukum di Indonesia. MoU ini murni berasal dari negara lain.
Trus apakah salah kita bikin MoU sebelum Perjanjian Kerjasama? Nggak juga ya Sobat, karena dalam hukum ada namanya Asas Kebebasan Berkontrak (siapapun bisa bikin kontrak sama siapapun dan tentang apapun, sepanjang nggak bertentangan sama aturan). Jadi, Sobat bebas-bebas aja mau bikin Perjanjian Kerjasama langsung, atau mau bikin MoU dulu trus baru tanda tangan Perjanjian Kerjasama.
Semoga artikel ini mencerahkan ya Sobat. Salam Sejawat Oleco.
Terima Kasih !
Tunggu beberapa saat hingga komentar anda tayang.
0818-1881-8819
relations@oleco.id
