Perlu Tanda Tangan Elektronik Untuk Transaksi Online? Ini Aturannya!

1/10/22, 11:04 AM

Hello, Sobat Oleco! Dengan majunya teknologi informasi, pasti banyak banget nih pelaku usaha yang harus menyesuaikan diri untuk ngejalanin kegiatan usahanya biar nggak ketinggalan jaman. Ini termasuk juga penggunaan tanda tangan elektronik atau e-signature, loh!

Jadi, sebenarnya apa sih e-signature itu? Ketentuan tanda tangan elektronik diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSE”). Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (pasal 1 angka 22 PP PSE). Nah, e-signature sendiri jenisnya ada dua yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi (pasal 60 ayat (2)) PP PSE). Yuk, bahas satu-satu!

Menurut pasal 60 ayat (3) PP PSE, tanda tangan elektronik tersertifikasi berarti pembuatannya harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik yang diatur di pasal 59 ayat (3) PP PSE. Selain itu, tanda tangan elektronik tersertifikasi juga harus menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia dan dibuat menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sebenarnya siapa sih Penyelenggara Sertifikasi Elektronik? Jadi, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik (pasal 1 angka 21 PP PSE).

Kalau kita ngomongin pelaku usaha, tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik disebut sebagai segel elektronik (pasal 59 ayat (2) PP PSE). Nah, tanda tangan ini harus memenuhi enam syarat (pasal 59 ayat 3 PP PSE):

a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. 


Nah, kalau tentang pembuatan Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, pembuatannya tidak perlu menggunakan Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia (Pasal 60 ayat (4) PP PSE).  

Semoga artikelnya membantu Sobat OleCo yang menggunakan E-Signature, ya! 





KOMENTAR

Terima Kasih !

Tunggu beberapa saat hingga komentar anda tayang.







Pidana Menanti bagi yang Menolak Jadi Saksi, Kecuali Profesi Ini



Sobat OLeCo, setiap orang wajib melaksanakan ketika dipanggil atau diminta untuk menjadi seorang sak ...
user image Adetia Surya Maulana 11/23/22, 9:46 AM

Justice Collaborator Bukan Sekadar Pelapor



“Bro, justice collaborator apaan sih?”“Itu nama keren dari saksi pelaku, Bro.”“Saksi pelak ...
user image Adetia Surya Maulana 11/14/22, 6:43 AM

Mengenal Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana



“Bro, eksepsi apaan sih? Pas banget nih lagi liat sidang di tv dan ada yang ngajuin eksepsi.”“ ...
user image Adetia Surya Maulana 11/8/22, 10:29 AM

Artikel Lainnya