“Bro, eksepsi apaan sih? Pas banget nih lagi liat sidang di tv dan ada yang ngajuin eksepsi.”

“Oh, eksepsi itu semacam keberatan gitu, biasanya terkait kewenangan pengadilan, dakwaan, dan surat dakwaan.”

“Jadi kayak pembelaan gitu ya, Bro?”

“Nah ini yang kadang terbalik, pembelaan sama keberatan itu beda, bahkan tahapan sidangnya juga beda lho.”

“Emang gimana bedanya, Bro?”

“Biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasan Bro Elo berikut!”

Sobat OLeCo, dalam hukum acara pidana dikenal namanya eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Sebenarnya, eksepsi bukanlah hal yang wajib untuk diajukan. Namun apabila dirasa perlu karena adanya keberatan, eksepsi pasti diajukan. Eksepsi atau keberatan ini diajukan pada tahap sidang pertama, lebih tepatnya setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan. Karena eksepsi adalah suatu “keberatan”, tentu harus dibedakan dengan pembelaan. Pembelaan diajukan pada tahap sidang pembacaan tuntutan dan pembelaan, lebih tepatnya setelah penuntut umum membacakan tuntutan pidana kepada terdakwa.

Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menjelaskan tentang eksepsi, yaitu

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Nah, dari pasal tersebut ada 3 hal penting yang dapat digunakan penasihat hukum sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi, yaitu:

• Keberatan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara

Kewenangan pengadilan untuk mengadili dibagi menjadi dua, yaitu secara absolut dan relatif. Kewenangan absolut mengatur jenis badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili suatu jenis perkara. Misal perkaranya ternyata menyangkut anggota militer, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Militer. Sementara itu, kewenangan relatif mengatur mengenai pengadilan negeri di daerah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara pidana. 

• Keberatan dakwaan tidak dapat diterima

Alasannya bisa karena delik tersebut adalah delik aduan yang telah dicabut aduannya, perkara bukan perkara pidana, perkara telah daluwarsa, ataupun perkara nebis in idem (perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa diperiksa untuk kedua kalinya). 

• Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan

Alasannya karena surat dakwaan kabur atau tidak jelas sehingga tidak memenuhi baik syarat formil maupun materiil. Misalnya, dalam surat dakwaan tidak jelas terkait identitas terdakwa, tanggal dan penandatanganan, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, dan surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap.

Dalam eksepsi, keberatan yang diajukan bukan terkait pokok perkara. Jadi hanya sebatas formalitas terkait kewenangan pengadilan dan surat dakwaan. Namun, memang beberapa penasihat hukum ada juga yang malah menyinggung pokok perkara sehingga menyamakan eksepsi seperti pembelaan dengan memasukkan berbagai pembelaan di samping keberatan dalam eksepsinya. Hal inilah yang salah. Tapi pada akhirnya, hakim tetap melihat dan mengambil keputusan atas eksepsi itu tanpa melihat pembelaan atas pokok perkaranya.

Lalu, bagaimana selanjutnya putusan hakim terkait adanya eksepsi tersebut? Hal ini dijelaskan dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP, yaitu

“Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus atau setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.”

Jadi, apabila hakim menerima eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa maka hakim memutus pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan apabila hakim menolak eksepsi maka hakim memutus pemeriksaan terhadap perkara harus dilanjutkan. Putusan hakim inilah yang dinamakan putusan sela.

Demikian penjelasannya dan semoga bermanfaat ya, Sobat!